Lembar Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Bar. 83364, Indonesia . Nomor Telepon: 0878-6599-2838 : Email: - belum tersedia: Website: - belum tersedia: Kontributor: Redaksi | Share: Alamat Terkait - SDIT Nurul Hikmah - Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat - SDIT Saad Bin Abi Waqqash - Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
Gender development index GDI of West Nusa Tenggara, which is is ranked 19th out of 34 provinces in Indonesia in 2018. The nearing achievement to 100 indicates that human development between men and women in West Nusa Tenggara is not yet equal. Therefore, it is necessary to analyze the gender development index based on indicators by health, education, and economy dimensions. The purpose of this research is to assess the health index based on contraceptive prevalence rate CPR indicator, regional budget for population and family planning FP programs, allocation of women budget to regional budget, and women's labor force participation rate LFPR The method used in this paper is descriptive-quantitative method and data collection is done by literature study and documentation. The result shows that the lowest gender development index in West Nusa Tenggara is located in West Lombok, medium indexes are in Central Lombok, East Lombok, Dompu, Bima, West Sumbawa, and Mataram City, while the high indexes classification are in North Lombok, Sumbawa, and Bima City. Abstrak Indeks pembangunan gender IPG Nusa Tenggara Barat senilai 90,37 masih berada pada posisi ke-19 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Capaian yang mendekati 100 tersebut mengindikasikan pembangunan manusia diantara laki-laki dan perempuan di Nusa Tenggara Barat belum setara. Karena itu, diperlukan analisis indeks pembangunan gender berdasarkan indikator dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji indeks kesehatan berdasarkan indikator tingkat penggunaan kontrasepsi CPR, APBD untuk program kependudukan dan Keluarga Berencana KB, alokasi anggaran perempuan terhadap APBD, serta tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK perempuan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode deskripsi-kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan gender di Nusa Tenggara Barat terendah berada di Lombok Barat, sedang ada di Kabupaten Lombok Tengah; Lombok Timur; Dompu; Bima; Sumbawa Barat; dan Kota Mataram, sedangkan klasifikasi tinggi berada di Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa, dan Kota Bima. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Analisis Indeks Pembangunan Gender Nusa Tenggara Barat 2019 Adia Islami Permono, Boma Karunia Dwi Putra, Mulyadi Alwi, Natasya Michelle Adalya, Agus Joko Pitoyo, Muhammad Arif Fahrudin Alfana Program Studi Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada e-mail î€adiaislami99 Abstract Gender development index GDI of West Nusa Tenggara, which is is ranked 19th out of 34 provinces in Indonesia in 2018. The nearing achievement to 100 indicates that human development between men and women in West Nusa Tenggara is not yet equal. Therefore, it is necessary to analyze the gender development index based on indicators by health, education, and economy dimensions. The purpose of this research is to assess the health index based on contraceptive prevalence rate CPR indicator, regional budget for population and family planning FP programs, allocation of women budget to regional budget, and women’s labor force participation rate LFPR The method used in this paper is descriptive-quantitative method and data collection is done by literature study and documentation. The result shows that the lowest gender development index in West Nusa Tenggara is located in West Lombok, medium indexes are in Central Lombok, East Lombok, Dompu, Bima, West Sumbawa, and Mataram City, while the high indexes classification are in North Lombok, Sumbawa, and Bima City. Keywords î€Equity, Gender, Gender Index Abstrak Indeks pembangunan gender IPG Nusa Tenggara Barat senilai 90,37 masih berada pada posisi ke-19 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018. Capaian yang mendekati 100 tersebut mengindikasikan pembangunan manusia diantara laki-laki dan perempuan di Nusa Tenggara Barat belum setara. Karena itu, diperlukan analisis indeks pembangunan gender berdasarkan indikator dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji indeks kesehatan berdasarkan indikator tingkat penggunaan kontrasepsiî€CPR, APBD untuk program kependudukan dan Keluarga Berencana KB, alokasi anggaran perempuan terhadap APBD, serta tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK perempuan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode deskripsi-kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa î€indeks pembangunan gender di Nusa Tenggara Barat terendah berada di Lombok Barat, sedang ada di Kabupaten Lombok Tengah; Lombok Timur; Dompu; Bima; Sumbawa Barat; dan Kota Mataram, sedangkan klasifikasi tinggi berada di Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa, dan Kota Bima. Kata Kunci î€Gender, Indeks Gender, Kesetaraan PENDAHULUAN Suatu negara dapat dikatakan maju ketika pembangunan yang dilakukan di segala aspek ditujukan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia seluruh rakyatnya, baik laki-laki maupun perempuan, yang berprinsip pada kesetaraan î€equityî€ tanpa memandang gender. Hal tersebut merupakan tujuan kelima dari Sustainable Development Goals SDGs, yaitu mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan Kemen PPPA, 2019. Perbedaan peran, kedudukan, dan sifat yang melekat pada gender dapat dilihat dari kecenderungan peran masing-masing secara publik ataupun domestik. Peranan tersebut tentunya dapat mengalami kesenjangan, sehingga dalam penelitian ini digunakan Indeks Pembangunan Gender IPG, yaitu indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memerhatikan ketimpangan gender Budiantara dan Fajriyyah, 2015 dalam rangka meningkatkan pembangunan berwawasan manusia î€people centered developmentî€/PCD, sehingga berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia IPM. Pembangunan gender Indonesia apabila dilihat dari ketimpangan gender atau IKG, masih memiliki indeks yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina dengan nilai mencapai 0,45 pada tahun 2017 Kemen PPPA, 2019. Secara global, Indonesia telah berada diatas indeks rata-rata dunia, namun tentunya masih dibutuhkan pembenahan untuk mengurangi ketimpangan gender. Pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pada tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Komponen dari dimensi kesehatan sendiri diwakili oleh angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mewakili dimensi pendidikan, dan pendapatan perkapita pada dimensi ekonomi, yang ketiganya disajikan menurut jenis kelamin. Indeks pembangunan gender Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada posisi ke-19 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018 Kemen PPPA, 2019 dengan nilai 90,37. Capaian IPG yang mendekati 100 tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan manusia sudah cukup rendah di antara perempuan dan laki-laki di Nusa Tenggara Barat. Namun, tentunya capaian tersebut dapat ditingkatkan lagi. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Pergub Nomor 39/2014 tentang Panduan Teknis Lahirnya Pengarusutamaan Gender. Berbagai penelitian pun dilakukan untuk menganalisis perkembangan pembangunan gender di Nusa Tenggara Barat. Contraceptive prevalence rateî€CPR merupakan banyaknya wanita ataupun yang memiliki pasangan yang sedang menggunakan setidaknya satu alat kontrasepsi terlepas jenisnya. Angka penggunaan kontrasepsi ini diukur terhadap wanita yang sudah ataupun pernah kawin pada umur 15-49 tahun WHO, 2015. Persentase APBD untuk program kependudukan dan KB berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 merupakan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk mendukung Program KB. Persentase alokasi anggaran perempuan terhadap APBD adalah anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui mekanisme dan kebijakan responsif gender Khaerah, 2017. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK perempuan adalah jumlah tenaga kerja wanita dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu Fudloli dan Sukidin, 2015. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengkaji berbagai indikator pembangunan gender di Nusa Tenggara Barat, diantaranya adalah tingkat penggunaan kontrasepsi/ î€contraceptive prevalence rateî€CPR, APBD untuk program kependudukan dan Keluarga Berencana KB, alokasi anggaran perempuan terhadap APBD, serta tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK perempuan di berbagai daerah yang memengaruhi indeks pembangunan gender dan kesetaraan pembangunan di Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2019 sehingga dapat menjadi wawasan yang informatif dalam pembuatan kebijakan terkait peningkatan pembangunan yang tepat sasaran, setara, dan berkelanjutan. METODE Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Data yang digunakan antara lain Contraceptive Prevalence Rate WPK 15-49 tahunî€, persentase APBD untuk program kependudukan dan KB, persentase alokasi anggaran perempuan terhadap APBD, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK perempuan menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB. Data yang diperoleh kemudian diolah sehingga didapatkan nilai indeks Contraceptive Prevalence Rateî€, indeks persentase APBD untuk program kependudukan dan KB, indeks persentase alokasi anggaran perempuan terhadap APBD, dan indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK perempuan menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB. Terdapat empat rumus yang digunakan untuk menghitung data indeks untuk masing-masing kabupaten/kota. Rumus yang digunakan sebagai berikut. 1. Indeks î€Contraceptive Prevalence Rateî€CPR menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB. 2. Indeks persentase APBD untuk program kependudukan dan KB menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB. 3. Indeks persentase alokasi anggaran perempuan terhadap APBD menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB. 4. Indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK perempuan menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB. Data indeks indeks î€Contraceptive Prevalence Rateî€, indeks persentase APBD untuk program kependudukan dan KB, indeks persentase alokasi anggaran perempuan terhadap APBD, dan indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK perempuan menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB dihitung menggunakan data nilai maksimum dan minimum dari keseluruhan kabupaten dan kota di Indonesia. Data-data tersebut digunakan sebagai input untuk melakukan perhitungan nilai indeks pembangunan gender untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB. Rumus yang digunakan dalam perhitungan nilai indeks pembangunan gender tidak mempertimbangkan bobot dari masing-masing indikator sehingga nilai yang didapatkan hanya merepresentasikan rata-rata dari keempat indikator. Rumus yang digunakan sebagai berikut. Klasifikasi Indeks Pembangunan Gender IPG berdasarkan Standar Deviasi Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Hasil IPG diklasifikasi menjadi tiga kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini untuk mempermudah klasifikasi kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB. HASIL DAN PEMBAHASAN Indeks Pembangunan Gender Nusa Tenggara Barat Klasifikasi indeks pembangunan gender yang terendah hanya ada di Lombok Barat seperti yang dapat ditunjukkan pada Gambar 1. Terlihat juga bahwa klasifikasi sedang merupakan yang terbanyak di Nusa Tenggara Barat, sehingga rata-rata indeks pembangunan gender di Nusa Tenggara Barat berada pada klasifikasi sedang. Kabupaten dan kota yang berada di klasifikasi sedang terdiri dari Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Mataram. Terdapat tiga kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Barat terdiri dari Kabupaten Sumbawa, Lombok Utara, dan Kota Bima. Gambar 1. Peta Persebaran Indeks Pembangunan Gender Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Sumber Badan Pusat Statistik tahun 2020, î€diolah Tabel 1. Indikator Indeks Pembangunan Gender Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 Sumber Badan Pusat Statistik tahun 2020, î€diolah Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Klasifikasi Rendah Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki indeks pembangunan gender IPG rendah dibandingkan daerah lainnya. Indeks di Sumbawa Barat sendiri adalah 0,23. Indikator pembangunan gender pada gambar 2 menunjukkan nilai indeks yang tergolong cukup rendah, dengan nilai indeks î€contraceptive prevalence rate yaitu 0,77, indeks persentase APBD untuk program kependudukan dan KB serta persentase alokasi anggaran perempuan terhadap APBD yaitu 0, indeks tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK perempuan yaitu 0,17. Gambar 2. Grafik Indeks Indikator Pembangunan Gender Kab. Lombok Barat Tahun 2019 Sumber Badan Pusat Statistik 2020, î€diolah Gambar 2 menunjukkan bahwa indikator yang paling tidak memengaruhi pembangunan gender di Lombok Barat adalah persentase APBD untuk program kependudukan dan keluarga berencana KB serta persentase alokasi anggaran perempuan terhadap APBD sebesar 0%, seperti yang dapat dilihat pada tabel 1. Angka yang bernilai nol tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pengolahan data, tidak adanya pelaporan untuk sejumlah anggaran yang ada, hingga adanya kasus penyalahgunaan anggaran khususnya dalam pelaporan. Tidak adanya dana yang dianggarkan untuk pembangunan gender berdasarkan ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa komitmen dari pemerintah, baik daerah maupun provinsi, masih kurang dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan sebagai prioritas Kadri, 2020. Indeks tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK perempuan di Lombok Barat adalah senilai 0,17. TPAK yang menunjukkan angka 44,55% Tabel 1 artinya terdapat 44,55% tenaga kerja perempuan dari seluruh angkatan kerja yang bekerja secara aktif di Lombok Barat. Angka tersebut masih termasuk rendah mengingat jumlah penduduk perempuan usia kerja di Lombok Barat yang cukup tinggi namun TPAK sendiri belum mencapai 50 persen dari seluruh angkatan kerja yang aktif. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan secara ekonomi, keterbatasan waktu yang dialokasikan untuk bekerja dikarenakan komitmen dalam mengurus anak dan rumah tangga, kurangnya pengambilan jenjang pendidikan sehingga kesulitan dalam memenuhi persyaratan pasar kerja dimana beberapa budaya pun masih kentara dalam membatasi perempuan dalam mengambil jenjang yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, atau adanya fenomena di Indonesia sendiri dimana kuota anggota parlemen diatur dalam perundang-undangan, dimana anggota parlemen berjenis kelamin perempuan hanya 30 persen untuk menduduki jabatan politik Kemen PPPA, 2019; Kusuma, 2014; Undang-undang Tahun 2008 dan UU Tahun 2008. Berdasarkan keempat indikator tersebut, indeks î€contraceptive prevalence rateî€CPR adalah yang paling memengaruhi besarnya pembangunan gender di Lombok Barat. CPR Lombok Barat menunjukkan angka 56,3% Tabel 1, artinya terdapat 56,3% wanita ataupun pasangan kawin yang sedang menggunakan alat kontrasepsi terlepas apapun jenisnya. Angka tersebut masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan daerah lainnya di Nusa Tenggara Barat, yang mengindikasikan penggunaan alat kontrasepsi masih kurang, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Kekurangan tersebut dapat terletak pada partisipasi laki-laki yang masih rendah dalam program keluarga berencana KB dalam tiga hal, yaitu kurangnya pengetahuan laki-laki akan KB, keterbatasan alat kontrasepsi bagi laki-laki, khususnya kontrasepsi modern, serta kuatnya pengaruh budaya patriarki dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan sehingga laki-laki dibebaskan untuk mengambil keputusan, dalam hal ini perempuan harus tunduk terhadap keputusan laki-laki bahwa perempuanlah yang menggunakan kontrasepsi dan bukan laki-laki Mulyana dan Hasanah, 2017. Penggunaan alat kontrasepsi berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dalam hal pengambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam program KB, dimana perempuan juga harus dilibatkan dalam keputusan penggunaan kontrasepsi. Selain itu, partisipasi perempuan dalam program KB juga dapat meningkatkan pemberdayaan anak perempuan dalam suatu keluarga, dimana jumlah anak perempuan dan laki-laki yang terbatas dapat menjadikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama/setara dalam pemenuhan kebutuhannya. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Klasifikasi Tinggi Kabupaten Lombok Utara memiliki Indeks Pembangunan Gender IPG dengan klasifikasi tinggi. Bahkan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan tabel 1, yaitu 0,44. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan tingginya IPG, yaitu terlihat pada gambar 3 menunjukkan bahwa indikator Contraceptive Prevalence Rate CPR mendominasi dengan indeks sebesar 0,78. Kemudian disusul oleh persentase anggaran kependudukan dan TPAK perempuan dengan berturut-turut sebesar 0,50 dan 0,43. Kemudian terakhir yaitu persentase anggaran perempuan yang hanya sebesar 0,05. Gambar 3. Grafik Indeks Indikator Pembangunan Gender Kab. Lombok Utara Tahun 2019 Sumber Badan Pusat Statistik 2020, î€diolah Indikator CPR di Kabupaten Lombok Utara sebesar 57,13%, persentase tersebut tertinggi kedua di Provinsi NTB setelah Kabupaten Sumbawa. Hal ini menandakan bahwa 57,13% Wanita Pernah Kawin WPK sedang menggunakan alat kontrasepsi. Angka yang tinggi ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Utara telah menangani masalah kontrasepsi lebih baik daripada kabupaten/kota lain di NTB. Nilai CPR yang tinggi tersebut memang terlihat sangat baik, akan tetapi nilai CPR tersebut sebenarnya masih cukup jauh dari target nasional tahun 2019 yaitu 66% BKKBN, 2019. Maka dari itu dibutuhkan usaha yang lebih keras lagi untuk meningkatkan nilai CPR tersebut. Apabila dilihat dari gambar 4 menunjukkan bahwa usia tingkat pendidikan SD dan tidak tamat SD mendominasi di Kabupaten Lombok Utara. Maka dari itu pendekatan konvensional seperti sosialisasi dari rumah ke rumah digalakkan kembali agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan baik, yang berimbas pula pada kenaikan nilai CPR. Penelitian Sarindi 2019 menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan CPR yaitu Persentase Penduduk miskin Persentase wanita berusia 15 tahun keatas dengan pendidikan tertinggi kurang dari atau sama dengan SLTP/Sederajat, Persentase wanita berusia 15-49 tahun keatas di Provinsi Jawa Timur dirinci menurut Kab/Kota dengan usia perkawinan pertama, Persentase wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dengan anak lahir hidup kurang dari sama dengan dua. Pemfokusan pada beberapa faktor tersebut diharapkan mampu untuk terus meningkatkan nilai CPR Kabupaten Lombok Utara dan Provinsi NTB. Gambar 4. Grafik Persentase Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkanî€ î€Kab. Lombok Utara Tahun 2017 Sumber Badan Pusat Statistik 2017, î€diolah Indikator kedua dan ketiga berkaitan dengan anggaran daerah yaitu persentase alokasi anggaran perempuan dan program kependudukan terhadap APBD. Indikator persentase tersebut diharapkan menjadi salah satu tonggak dalam pengukuran IPG. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan pembangunan berwawasan gender dan kependudukan di NTB menunjukkan hal sebaliknya karena persentase anggaran untuk perempuan dan kependudukan KB sangat sedikit yaitu berturut-turut sebesar 0,21% dan 0,81%. Persentase yang sedikit tersebut menunjukkan bahwa anggaran kependudukan dan perempuan tidak masuk dalam rencana strategis Provinsi NTB. Akan tetapi masuk dalam anggaran kelembagaan yang lain seperti BKKBN ataupun Komnas Perempuan. Indikator terakhir yaitu keterlibatan perempuan dalam bekerja yang direpresentasikan oleh nilai TPAK. Berdasarkan tabel 1 dan gambar 3, menunjukkan bahwa nilai TPAK perempuan Kabupaten Lombok Utara sebesar 60,48% dan indeks sebesar 0,45 hampir 25% dari total indikator. Hal ini menunjukkan keterlibatan perempuan menjadi hal yang penting di Kabupaten Lombok Utara dalam IPG. Angka TPAK perempuan tersebut dianggap cukup baik, apabila dilihat status pekerjaannya berdasarkan gambar 5 menunjukkan pekerjaan perempuan terbesar yaitu pekerja keluarga/tidak dibayar. Kemudian disusul oleh Buruh/Karyawan/Pegawai, Berusaha sendiri, dan Berusaha dibantu buruh tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan perempuan terbesar yaitu di sektor pertanian untuk mengolah lahan pertanian keluarga. Ditemukan suatu gejala bahwa perempuan di daerah perdesaan harus bekerja membantu suami di pertanian dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan keluarga di sektor ini, sehingga angkatan kerja perempuan banyak yang berstatus menjadi pekerja keluarga tidak dibayar Vibriyanti, 2013. Hal tersebut didukung juga pada tingkat pendidikan perempuan yang didominasi oleh pendidikan rendah pada gambar 5 yaitu SD dan tidak tamat SD. Ini bisa menjadi gejala awal status pekerja keluarga/tidak dibayar, yang dikarenakan untuk membantu perekonomian keluarga. Gambar 5. Grafik Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kab. Lombok Utara Tahun 2019 Sumber Badan Pusat Statistik 2020, î€diolah Menurut Gambar 1, Kota Bima merupakan salah satu daerah yang mempunyai nilai indeks pembangunan gender yang termasuk pada kelas tinggi. Menurut Tabel 1, Kota Bima mempunyai nilai indeks pembangunan gender sebesar 0,42. Nilai indeks pembangunan gender ini dipengaruhi oleh indeks angka pemakaian kontrasepsi, indeks persentase APBD untuk program kependudukan dan KB, indeks persentase alokasi anggaran perempuan terhadap APBD, dan indeks tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Indeks angka pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Bima relatif kecil jika dibandingkan dengan rata-rata indeks angka pemakaian kontrasepsi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Nilai indeks angka pemakaian kontrasepsi Kota Bima yaitu sebesar 0,63, sedangkan rata-rata indeks angka pemakaian kontrasepsi seluruh kabupaten/kota di Indonesia yaitu sebesar 0,69. Nilai indeks yang relatif kecil tersebut dipengaruhi oleh jumlah pasangan usia subur yang mengikuti program KB yang relatif kecil pula. Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan KB ini menurut Sudarti dan Prasetyaningtyas 2011 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu pendidikan dan kualitas pelayanan KB. Akan tetapi faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap jumlah pasangan usia subur yang mengikuti KB di Kota Bima. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata lama pendidikan penduduk usia lebih dari 15 tahun di Kota Bima yang relatif tinggi yaitu sebesar 10,89 tahun untuk laki-laki dan 9,93 tahun untuk perempuan BPS, 2020. Rata-rata lama sekolah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia lebih dari 15 tahun di Indonesia yaitu 8,81 untuk laki-laki dan 7,89 tahun untuk perempuan BPS, 2020. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap jumlah pasangan usia subur yang mengikuti KB yaitu faktor kualitas pelayanan. Terdapat kemungkinan kualitas pelayanan yang kurang baik atau pelayanan yang kurang sesuai dengan kebutuhan penduduk usia subur yang ada sehingga jumlah pasangan usia subur yang mengikuti KB rendah. Indeks persentase APBD untuk program kependudukan dan KB Kota Bima lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata indeks persentase APBD untuk program kependudukan dan KB seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Indeks persentase APBD untuk program kependudukan dan KB Kota Bima sebesar 0,50. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata indeks persentase APBD untuk program kependudukan seluruh kabupaten/kota di Indonesia yaitu sebesar 0,24. Nilai yang lebih tinggi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bima mempunyai perhatian yang relatif baik terhadap kependudukan dan KB. Akan tetapi, APBD yang digunakan untuk kependudukan dan KB tersebut kemungkinan belum dapat digunakan dengan efektif karena terdapat kemungkinan kualitas pelayanan KB yang kurang baik atau pelayanan yang kurang sesuai dengan keinginan pengguna. Kualitas pelayanan KB yang kurang baik atau pelayanan yang kurang sesuai pengguna tersebut menyebabkan jumlah pasangan usia subur yang mengikuti KB masih relatif kecil. Indeks persentase alokasi anggaran perempuan terhadap APBD Kota Bima lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata indeks persentase alokasi anggaran perempuan terhadap APBD seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Nilai indeks persentase alokasi anggaran perempuan terhadap APBD Kota Bima sebesar 0,09, sedangkan rata-rata indeks persentase alokasi anggaran perempuan terhadap APBD seluruh kabupaten/kota di Indonesia sebesar 0,08. Nilai yang lebih tinggi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bima mempunyai perhatian yang baik terhadap perempuan di daerahnya. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Bima untuk perempuan tersebut sudah dapat digunakan dengan efektif. Hal tersebut didukung oleh data nilai indeks tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Bima yang relatif tinggi yaitu sebesar 0,34 dan rata-rata lama sekolah perempuan Kota Bima yang relatif tinggi yaitu sebesar 9,93 tahun BPS, 2020. Indeks tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Bima menunjukkan nilai yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata indeks tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Indeks tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Bima sebesar 0,46. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata indeks tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan seluruh kabupaten/kota di Indonesia yaitu sebesar 0,34. Nilai yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Kota Bima mempunyai peran yang cukup aktif di dunia kerja. Peran aktif perempuan Kota Bima di dunia kerja tersebut menurut Resmiati 2018 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu pendidikan. Hal tersebut didukung oleh data rata-rata lama sekolah perempuan yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah perempuan di Indonesia. Menurut data BPS 2020, rata-rata lama sekolah perempuan Kota Bima tahun 2019 yaitu 9,93 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah perempuan di Indonesia yaitu 7,89 tahun. Kabupaten Sumbawa yang termasuk kelas klasifikasi indeks pembangunan gender tinggi ini karena didukung oleh tingginya î€Contraceptive Prevalence Rate CPR yang terlihat pada Gambar 6 CPR di menunjukkan angka yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Nusa Tenggara Barat yaitu sebanyak yang ditunjukkan pada Tabel 1 artinya persen penduduk wanita di Kabupaten Sumbawa yang berusia 15-49 tahun yang pernah menikah sedang menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa telah lebih baik menangani permasalahan kontrasepsi dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan tersebut memberikan hasil Penghargaan Anugerah Kencana 2018 sebagai kabupaten yang berkomitmen tinggi mendukung program kependudukan dan keluarga berencana Pulau Sumbawa News, 2018. Keberhasilan program yang dijalankan juga karena persentase APBD yang di atas rata-rata Nusa Tenggara Barat seperti yang ada di Tabel 1. Namun, jumlah persentase APBD untuk anggaran perempuan jumlahnya lebih sedikit, yaitu 0,32 persen. Walaupun persentase CPR di Kabupaten Sumbawa ini paling baik di Nusa Tenggara Barat, namun nilai ini belum bisa dikatakan ideal. Nilai CPR dianggap baik ketika mencapai 80 persen Detik, 2014. CPR ini digunakan sebagai upaya pencegahan terjadinya pembuahan Cristine dan Budiantara, 2015. Walaupun kenyataanya berdasarkan penelitian CPR tidak berpengaruh signifikan terhadap TFR Marfianti dan Sukamdi, 2015. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK perempuan di Sumbawa tidak terlalu berpengaruh besar karena nilainya bahkan di bawah rata-rata di Nusa Tenggara Barat. Walaupun nilainya tidak berpengaruh besar, namun dalam kenyataannya TPAK perempuan ini memengaruhi usia kawin pertama. Usia kawin pertama perempuan yang bekerja akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak bekerja Hajar, dkk., 1993, dalam Marfianti dan Sukamdi, 2015. Usia kawin pertama yang semakin tinggi akan berdampak pada jumlah anak yang akan dilahirkan oleh wanita, kecenderungan wanita akan memiliki anak yang lebih sedikit ketika usia kawin pertamanya tidak terlalu rendah. Perbandingan partisipasi perempuan dan laki-laki berdasarkan data BPS 2019 menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan baik wakil rakyat maupun pekerja sipil BPS, 2020. Data menunjukkan bahwa hanya ada 6 perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, sedangkan untuk jumlah pegawai negeri sipil selisih laki-laki dan perempuan terdapat 204 yang menunjukkan bahwa laki-laki jauh lebih banyak. Ketika data BPS 2019 dilihat berdasarkan pemegang jabatannya kesenjangan laki-laki dan perempuan semakin terlihat. Jabatan yang tinggi didominasi oleh penduduk laki-laki hal ini menjadikan jumlah perempuan yang berada di jabatan tersebut lebih sedikit. Pemicu utama dari rendahnya TPAK perempuan di Sumbawa diawali dengan perbedaan tingkat pendidikan. Selisih tingkat pendidikan pegawai yang menyelesaikan jenjang sarjana antara laki-laki dan perempuan menunjukkan jumlah sebanyak 323 orang. Hal ini lah yang menjadikan pemegang jabatan yang ada di Kabupaten Sumbawa didominasi oleh laki-laki. Pendidikan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap tingginya jabatan. Gambar 6. Grafik Perbandingan Indikator Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Sumber Badan Pusat Statistik 2020, î€diolah SIMPULAN Klasifikasi indeks pembangunan gender di Nusa Tenggara Barat terendah berada di Lombok Barat, sedang ada di Kabupaten Lombok Tengah; Lombok Timur; Dompu; Bima; Sumbawa Barat; dan Kota Mataram, sedangkan klasifikasi tinggi berada di Kabupaten Sumbawa, Lombok Utara, dan Kota Bima. Tingginya indeks pembangunan gender di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Utara dikarenakan nilai CPR yang paling tinggi dibandingkan kabupaten dan kota lain di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan tingginya indeks pembangunan gender di Kota Bima disebabkan oleh tingginya persen APBD untuk program kependudukan dan KB, serta tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Rendahnya indeks pembangunan gender Lombok Barat dikarenakan data terkait persentase APBD untuk kependudukan dan perempuan tidak terlaporkan, sehingga data yang disampaikan bias. Rekomendasi yang dapat digunakan untuk kemajuan dari penelitian ini adalah pengawasan yang lebih ditingkatkan dalam pelaporan dan pengolahan data serta pemantauan secara konsisten dalam meninjau perkembangan pembangunan manusia di Nusa Tenggara Barat yang berkelanjutan dan mengutamakan kesetaraan gender. DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Lombok Utara dalam Angka 2020. Nusa Tenggara Barat Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Sumbawa dalam Angka 2020. NTB BPS. Diakses melalui pada 16 Oktober 2020 pukul WIB. Badan Pusat Statistik. 2020. Rata-Rata Lama Sekolah RLS Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2010-2019. Diakses pada 16 Oktober pukul Badan Pusat Statistik. 2020. Rata-Rata Lama Sekolah RLS Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2010-2019. Diakses pada 15 Oktober pukul Budiantara, I. N. dan Fajriyyah, N. 2015. Pemodelan Indeks Pembangunan Gender dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline di Indonesia. Jurnal Sains dan Seni ITS. 42. DOI Cristie, D. dan Budiantara, I. N. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Contraceptive Prevalence Rate Cpr di Indonesia dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik. 4197-102. Diakses melalui [Online] pada 16 Oktober 2020 pukul WIB. Detik. 2014. “Aneh! Peserta KB di Indonesia Meningkat, Angka Kelahiran Tetap Detik. Diakses melalui [Online] pada 16 Oktober 2020 pukul WIB. Fudloli, M. T. dan Sukidin. 2015. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Masyarakat Miskin di Desa Tegal Gede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Jurnal Pendidikan Ekonomi. 215-25. Diakses melalui pada 16 Oktober 2020 pada WIB. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA. 2019. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019. Laporan. Jakarta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Khaerah, N. 2017. Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Studi Pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2014. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Politik. Idakses melalu [Online] pada 16 Oktober 2020 pukul WIB. Kusuma, P. 2017. Analisis Tingkat Partisipasi Kerja TPAK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Valid. 112 26-32. Marfianti, I dan Sukamdi. 2015. Pengaruh Angka Prevalensi Kontrasepsi CPR Terhadap Angka Kelahiran Total TFR di Indonesia Tahun 2012. Jurnal Bumi Indonesia. 41 129-138. Diakses melalui [Online] pada 16 Oktober 2020 pada WIB. Mercusuar. 2019. BKKBN Targetkan LPP Menurun. Diakses melalui [Online] pada 16 Oktober 2020 Pukul Mulyana, N. dan Hasanah, D. 2017. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Berencana. Prosiding. 41 93-103. Resmiati, Nur Hikmah. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Kerja Perempuan Menikah Indonesia. Skripsi. Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Sarindi, E. R. 2019. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE CPR DI JAWA TIMUR. WAHANA, 711, 61-76. Sudarti, K., dan Prasetyaningtyas, P. 2011. Peningkatan Minat dan Keputusan Berpartisipasi Akseptor KB. Jurnal Dinamika Manajemen. Volume 2, 2011, Pages 130-138. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Vibriyanti, D. 2016. KETIMPANGAN JENDER DALAM PARTISIPASI EKONOMI ANALISIS DATA SAKERNAS 1980-2013. Jurnal Kependudukan Indonesia, 81, 1-16. World Health Organization WHO. 2020. Sexual and reproductive health for family planning Contraceptive prevalence. Definition. Diakses melalui [Online] pada 16 Oktober pukul WIB. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication. Ken SudartiPuji Prasetyaningtyas PrasetyaningtyasTujuan dari studi ini adalah untuk menemukan dampak dari kualitas layanan dan konseling yang disediakan oleh PLKB dan persepsi pengguna kontrasepsi pada budaya lingkungan yang berkontribusi terhadap ketertarikan dan keputusan para pengguna alat kotrasepsi. Populasi penelitian ini adalah 98 wanita yang melakukan program keluarga berencana dalam jangka waktu lama dengan menggunakan sample convenience. Penelitian ini menunjukkan mayoritas pengguna kontrasepsi adalah usia rawan untuk melahirkan, memiliki lebih dari dua anak, dan relatif memiliki latar belakang pendidikan rendah. Kualitas layanan program konseling dan budaya lingkungan dalam program keluarga berencana mempunyai dampak positif terhadap ketertarikan dan keputusan untuk berpartisipasi terhadap program keluarga berencana. Kualitas layanan ditemukan sebagai kontribusi terbesar terhadap peningkatan ketertarikan dan partisipasi dalam program keluarga aim of this study was to find out the effect of the service quality and counceling provided by the family planning field workers PLKB and the perception of the contraception users on the environmental culture that contribute to the interest and decision of the contraception population of this study was the contraception users in Demak District. The traditional statistical model of yamae was applied to recruit the 98 women who were long-term users of birth control within the government-sponsored family planning program using the convenience sampling study showed that the majority of the contraception users were in the age at risk of giving birth , with more than two children and relatively had low education background. The service quality, councelling program and environmental culture had a possitive effect on the interest and the decision of participating in the family planning program . Service quality was found to give the biggest contribution for the improved interest and partisipation in the family planning Lombok Utara dalam Angka 2020Statistik Badan PusatBadan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Lombok Utara dalam Angka 2020. Nusa Tenggara Barat Badan Pusat Lama Sekolah RLS Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis KelaminStatistik Badan PusatBadan Pusat Statistik. 2020. Rata-Rata Lama Sekolah RLS Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Indeks Pembangunan Gender dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline di IndonesiaI N BudiantaraN Dan FajriyyahBudiantara, I. N. dan Fajriyyah, N. 2015. Pemodelan Indeks Pembangunan Gender dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline di Indonesia. Jurnal Sains dan Seni ITS. 42. DOI yang Mempengaruhi Contraceptive Prevalence Rate Cpr di Indonesia dengan Pendekatan Regresi NonparametrikD CristieI N BudiantaraCristie, D. dan Budiantara, I. N. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Contraceptive Prevalence Rate Cpr di Indonesia dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik. 4197-102. Diakses melalui [Online] pada 16 Oktober 2020 pukul Peserta KB di Indonesia Meningkat, Angka Kelahiran Tetap TinggiDetikDetik. 2014. "Aneh! Peserta KB di Indonesia Meningkat, Angka Kelahiran Tetap Tinggi." Detik. Diakses melalui nesia-meningkat-angka-kelahiran-tetap-tinggi [Online] pada 16 Oktober 2020 pukul partisipasi Angkatan Kerja Masyarakat Miskin di Desa Tegal Gede Kecamatan Sumbersari Kabupaten JemberM T FudloliDan SukidinFudloli, M. T. dan Sukidin. 2015. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Masyarakat Miskin di Desa Tegal Gede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Jurnal Pendidikan Ekonomi. 215-25. Diakses melalui pada 16 Oktober 2020 pada Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Studi Pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun AnggaranN KhaerahKhaerah, N. 2017. Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Studi Pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2014. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Politik. Idakses melalu Dalam+Anggaran+Pendapatan+Belanja+Daerah+Studi+Pada+Anggaran+Di nas+Kesehatan+Kota+Makassar+Tahun+Anggaran+2014&oq=ntegrasi+Ang garan+Responsif+Gender+Dalam+Anggaran+Pendapatan+Belanja+Daerah+ Studi+Pada+Anggaran+Dinas+Kesehatan+Kota+Makassar+Tahun+Anggara n+2014&aqs= Tingkat Partisipasi Kerja TPAK Provinsi Nusa Tenggara BaratP KusumaKusuma, P. 2017. Analisis Tingkat Partisipasi Kerja TPAK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Valid. 112 I dan Sukamdi. 2015. Pengaruh Angka Prevalensi Kontrasepsi CPR Terhadap Angka Kelahiran Total TFR di Indonesia Tahun 2012. Jurnal Bumi Indonesia. 41 129-138. Diakses melalui [Online] pada 16 Oktober 2020 pada WIB.KabupatenLombok Barat - Nusa Tenggara Barat . Website desa dibangun dengan tujuan sebagai media pelayanan publik resmi desa, yang dibangun dan dikelola oleh tim desa setempat. Jln. Raya Pengsong No. 21, Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Kode Pos 83361 085303700606 desaperampuan1@gmail.com. WebsiteDesa .
Sekolah Perempuan Desa Sokong, kabupaten Lombok Utara, NTB terdiri dari 5lima Kelompok Belajar Perempuan. Anggota Sekolah Perempuan berjumlah 123 orang dan 38 orang anggota Sekolah Perempuan tingkat kelurahanleader. Adapun nama-nama dari kelompok belajar perempuan tersebut adalah KBK Bina Lestari, KBK Nina Pade Angen, KBK Meraih Mimpi, KBK Menggapai Harapan, dan KBK mengharap Ridho,
Kerja Admin wanita/pria di Lombok Barat Kab., Nusa Tenggara Barat Cari di antara 30.000+ lowongan kerja terbaru Pekerjaan penuh waktu, sementara dan paruh waktu Langganan informasi lowongan kerja Cepat & Gratis Pemberi kerja terbaik di Lombok Barat Kab., Nusa Tenggara Barat Kerja: Admin wanita/pria - dapat ditemukan dengan mudah!
Giri Menang Keluarga Ikhlas, Tiba di Kampung Halaman Jenazah Irma Langsung Dimakamkan 23 Februari 2023 Ribuan warga berkumpul menyambut kedatangan mobil ambulans yang membawa jenazah. Usai disalatkan di masjid desa setempat, jenazah almarhumah dibawa menuju tempat pemakaman. NTB Gubernur NTB Dengarkan Keluh Kesah Masyarakat Perampuan 10 September 2021 "Yang jadi isu memang masalah kesehatan dan lingkungan, akibat TPA yang berdekatan dengan desa dan permukiman. Semoga segera ada solusi dari Kadis Kesehatan dan Kadis LHK yang juga ikut bersama kami," kata Bang Zul, sapaan akrab Hukrim Antar Pesanan Sabu, Warga Perampuan Dibekuk Polisi 23 Agustus 2021 Warga Perampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat Lobar, itu ditangkap saat mengantar dua poket sabu ke seseorang di wilayah Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi.
KodePos di Perampuan Kec.Labuapi Kab/Kota.Lombok Barat. Berikut kode pos untuk Perampuan Kec.Labuapi Kab/Kota.Lombok Barat Prov.Nusa Tenggara Barat adalah 83361.. Pengertian Kode Pos. Kode Pos adalah serangkaian angka atau huruf yang ditambahkan pada alamat surat berguna untuk mempermudah proses pemilahan surat.
Persentase Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen di Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota Persen, 2020-2022 Kabupaten/Kota Persentase Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen di Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota Persen 202020212022 Kabupaten Lombok Barat8,898,898,89Kabupaten Lombok Tengah6,128,008,00Kabupaten Lombok Timur10,0010,0010,00Kabupaten Sumbawa13,3313,3313,33Kabupaten Dompu10,0010,0010,00Kabupaten Bima6,676,676,67Kabupaten Sumbawa Barat8,008,008,00Kabupaten Lombok Utara3,333,333,33Kota Mataram25,0025,0025,00Kota Bima16,0016,0016,00Nusa Tenggara Barat1,561,591,59 Salah satu variabel pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender IDG
GunungPengsong, Perampuan, Labu Api, Gerung, 937Q+5X2, Perampuan, Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Bar. 83361, Indonesia. Nomor telepon: 0818-0526-6206, kode pos: 83361. Merupakan sekolah dibawah naungan Kementrian Agama yang melayani pengajaran jenjang Lombok Barat ANTARA - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat membentuk 10 model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA pada 2022 dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di desa. Wakil Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun di Lombok Barat, Minggu, menyebutkan ada 10 desa terpilih menjadi model DRPPA tersebut, yakni Desa Sesaot, Dasan Geria, Bengkel, Kekait, Senggigi, Kediri, Kuripan, Suka Makmur, Jembatan Kembar, dan Desa Taman Baru. Ia menjelaskan pembentukan 10 desa model tersebut merupakan implementasi dari lima arahan Presiden, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak. "Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi," katanya. Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Lombok Barat itu mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mendeklarasikan dan berkomitmen untuk mewujudkan DRPPA sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang setara, adil dan merata. Komitmen kerja sama dua kementerian tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan komitmen bersama pencanangan provinsi dan kabupaten/kota ramah perempuan dan layak anak. "Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menunjuk sepuluh model DRPPA dan sudah diresmikan," ujarnya. Sumiatun mengajak seluruh organisasi perempuan di daerahnya untuk berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam membantu program-program pemerintah, termasuk juga dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat Ramdan Haryanto mengatakan pihaknya terus mendorong desa-desa sebagai desa yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak. "Intinya, bagaimana kita mendorong bersama-sama dan berkomitmen bersama supaya Lombok Barat memiliki peluang untuk anak, cucu kita dan ke depan supaya bisa menangkap isu-isu demografi menuju Indonesia emas bebas stunting," katanya. Desa ramah perempuan dan peduli anak adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan yang berkelanjutan di desa.pmHU.
